REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presidium Dewan Rakyat Dayak meminta pemerintah pusat untuk segera membangun infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan. Pemerintah harus bertindak adil dalam membangun daerah.
"Pembangunan kini hanya terpusat di Jawa saja, tanpa memperhatikan kebutuhan infrastruktur pembangunan di daerah lain seperti Pulau Kalimantan. Jalan pulau jawa sudah mulus dan bagus masih di tambah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, semua Gedung pemerintahan dan BUMN yang megah di bangun di Jawa, sementara di Kalimantan untuk mengunjungi Kabupaten satu dengan yang lain masih mengalami kendala transportasi. Begitu juga bandara perintis masih punya keterbatasan infrastruktur dan frekuensi penerbangannya masih sangat kurang," ujar Ketua Presidium Dewan Rakyat Dayak Bernadus di Jakarta, Selasa (1/3).
Bernardus mengatakan, pemerintah dibawah Presiden Jokowi harus segera membangun Kalimantan dengan percepatan pembangunan secara berkesinambungan. Bahkan memindahkan kantor-kantor pusat BUMN ke Kalimantan mendekati basis sektor garapannya juga sangat mungkin dilakukan.
"Biarkan orang orang hijrah mengejar harapan di Kalimantan secara alamiah karena ada peluang usaha dan pertumbuhan ekonomi. Jangan dipaksakan perpindahanya dengan program transmigrasi yang di mobilisasi pemerintah," kata Bernardus.
Ketertinggalan pembangunan di Kalimantan, kata Bernardus, tidak sepadan dengan hasil bumi yang diperoleh dari daerah itu. Hal itu bisa menimbulkan memantik kecemburuan sosial.
"Pemerintah harus adil dalam memprioritaskan agendanya meskipun kami tahu adil tidak harus sama. Minimal ada skala prioritas yang kami nikmati secara sama sebagai anak negeri," ucapnya.
Pembangunan di Kalimantan, kata Bernardus, tidak hanya infrastruktur namun juga dari sisi sumber daya manusia. Apalagi pulau Kalimantan berhadapan langsung dengan negara tetangga yang bisa menjadi pusat pintu perdagangan antar negara dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika