REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar tak ditunda. Sebab, jika pelaksanaan munas ditunda maka partai berlambang pohon beringin tersebut terancam tak dapat mengikuti pilkada serentak 2017.

"Ya bisa terjadi (tak bisa ikut pilkada). Tapi saya kira ndaklah," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/3).

Lebih lanjut, ia mengaku telah berkomunikasi dengan Aburizal Bakrie atau Ical agar segera melaksanakan munas. Ia juga optimistis, pelaksanaan munas akan segera dilakukan.

"Saya kira tidak lama," tambah dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung menilai, penundaan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar yang terlalu lama akan mengganggu persiapan mengikuti pilkada serentak 2017. Hal ini akan merusak rencana Golkar memenangkan agenda tersebut.

Akbar mengatakan, pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah sepakat akan melaksanakan munas secara bersama. Kesempatan itu harus dijalankan dengan konsisten. Semangatnya adalah rekonsiliasi, membangun suasana demokratis, dan berkeadilan.

"Jadi, munas seharusnya sudah selesai sebelum Juni 2016. Namun, kalau mau 27 Mei, maka sudah tepat. Tinggal dijaga semangat rekonsiliasi, berkeadilan, dan demokrasi," ujarnya.

Akbar mengatakan, kalau pelaksanaan munas melewati bulan Juli, kondisi Golkar akan semakin kacau. Kalau kedua kubu sudah sepakat bahwa munas dilaksanakan akhir Mei, Golkar harus kerja cepat untuk melakukan konsolidasi menghadapi pilkada 2017.

(Baca juga: Syahrul YL Dinilai Bisa Perbaiki Golkar)

Ikuti Whatsapp Channel Republika