REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kader partai Golongan Karya Ade Komaruddin menyampaikan kesiapannya maju sebagai calon ketua umum pada Musyawarah Nasional mendatang. Deklarasi disampaikan di Alun-alun Utara Yogyakarta, Jumat (11/3) malam.
"Saya siap memimpin partai kita ini untuk merebut masa depan Partai Golkar lebih baik lagi," kata Ade Komaruddin disambut tepuk tangan para kader Partai Golkar yang berasal dari DPD I dan II Partai Golkar.
Ade menginginkan kesediaannya maju sebagai calon ketua umum dapat dimanfaatkan sebagai momentum rekonsiliasi antarkubu partai itu dan lebih berfokus menjawab tantangan politik pada Pilkada serta Pemilu 2019. "Setelah setahun konflik internal terjadi begitu tajam, saatnya kini kita mencari persamaan bukan lagi perbedaan. Mari kita kembalikan Golkar memiliki semangat beringin sejati," kata dia.
Selain itu, menurut dia, Partai Golkar dalam menyongsong masa depan harus bersedia bekerja sama dengan partai lainnya, dan tidak menutup diri terhadap pemerintah.
"Kami mengajak seluruh kader, simpatisan mempererat tali persahabatan, bahu-membahu dengan sikap terbuka," kata dia.
Setelah menyatakan kesediaannya maju sebagai calon ketua umum, ia lantas membacakan ikrar politik sebagai intisari dari aspirasi kader dari kunjungan yang ia lakukan ke 23 provinsi di Indonesia serta menerima beberapa pengurus DPD Partai Golkar tingkat l dan II yang datang langsung menemuinya di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ikrar ini saya beri judul Satu Golkar untuk Indonesia, yang merupakan jawaban dari seluruh aspirasi kader," kata dia.
Setidaknya ada lima poin utama dalam ikrar yang dibacakannya, pertama, menjadikan Golkar partai yang moderat, bersih, berjiwa karya dan kekaryaan. Kedua, membangun Partai Golkar sebagai partai yang modern, terbuka, transparan, dan partisipatif. Ketiga, akan menjadikan semangat rekonsiliasi serta konsolidasi untuk memajukan partai.
Keempat, meletakkan semangat meritokrasi, kerja sama, gotong royong memenangkan Partai Golkar, dan kelima, mendorong Golkar sebagai jangkar stabilitas politik nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonensia.