REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih terdapat 203 dari 560  pejabat negara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK.

Padahal perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN mewajibkan para pejabat negara, seperti anggota DPR dan Menteri melaporkan harta kekayaannya.

Pada jajaran pejabat negara di pemerintahan, seperti Menteri, kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaannya sudah terbangun cukup baik. Dalam laman acch.kpk.go.id tentang LHPKN Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, hampir semua menteri telah melaporkan harta kekayaanya.

Dari data laporan LHPKN KPK tersebut, tercatat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduduki peringat pertama dalam harta kekayaan.

Dalam laporan tersebut, Mentan Andi Amran tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp.330.800.543.325 dan USD.4342. Artinya Mentan Amran merupakan menteri terkaya dalam jajaran kabinet Jokowi-JK ini.

Hal tidak mengherankan mengingat latar belakang Mentan Amran sebelum diberi amanah menjabat Menteri merupakan seorang pengusaha sukses di Sulawesi Selatan.

Sedang Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan tercatat sebagai menteri yang paling sedikit harta kekayaannya, yakni sebesar Rp.903.167.000 dan USD.1.800.

Ikuti Whatsapp Channel Republika