REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan pengemudi angkutan umum berunjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi ponsel.
Massa menyebut transportasi berbasis aplikasi mengurangi pendapatan mereka dan menganggap keberadaan angkutan semacam itu tidak sah. Uber, GrabCar, dan Gojek merupakan aplikasi yang dituntut oleh pengunjuk rasa untuk ditertibkan pemerintah.
"Kami menolak aplikasinya, bukan menolak orangnya. Tutup aplikasi, bubarkan aplikasi, bubarkan angkutan yang tidak sah," kata salah satu orator mewakili suara massa.
Pengemudi angkutan umum yang berunjuk rasa tersebut terdiri dari pengemudi taksi, pengemudi kopaja, dan pengemudi bajaj yang beroperasi di Ibu Kota.
"Keberadaan angkutan online mengurangi penumpang. Setiap hari kami menomboki setoran," kata salah satu peserta unjuk rasa, Agus.
Pria yang bekerja sebagai pengemudi taksi tersebut mengatakan dirinya harus menyetor bertahap senilai Rp300 ribu hingga Rp360 ribu setiap hari.
"Setoran tersebut susah dicapai. Belum termasuk bensin dan sarapan. Bagaimana dengan kehidupan keluarga di rumah?" kata dia.
Aksi penyampaian pendapat tersebut telah berlangsung sejak pukul 07.00 WIB. Puluhan personel polisi dan Dinas Perhubungan berjaga mengamankan aksi tersebut.
Massa yang mengikuti unjuk rasa tersebut direncanakan melanjutkan aksinya dengan bergerak dari Balai Kota menuju ke Istana Merdeka melewati Jalan Medan Merdeka Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika