REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia akan memperoleh tambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Menurut Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin, tambahan dana untuk menanggulangi terorisme dan masalah sosial.
"Kalau ditanya berapa kebutuhannya, banyak lah, bisa lebih Rp 30 miliar. Tapi, ini nanti anggarannya sesuai yang tersedia saja," ujar Ma'ruf kepada wartawan di acara Taaruf dan Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Jabar, di Bandung, Kamis (17/3).
Menurut Ma'ruf, anggaran tersebut akan digunakan untuk menanggulangi masalah sosial. Misalnya, narkoba, terorisme dan paham yang menyimpang seperti Gafatar. Bahkan, terkait terorisme ini, MUI sudah mengeluarkan fatwa dan membentuk tim penanggulangan terorisme.
Untuk mengatasi masalah sosial, kata dia, peran ulama harus dioptimalkan, termasuk, ulama di tingkat desa dan kelurahan. " Itu kami akan perhatikan karena itu ujung tombak," katanya.
Ma'ruf mengatakan, semua ulama harus menghadirkan Islam santun damai tak keras dan garang. Karena, saat ini ada pihak yang mengaku Islam tapi mengebom atau membuat pernyataannya keras dan menyebabkan konflik di masyarakat. "Bahkan ada yang menyerang umat Islam, kelompok lain, menyerang pemerintah itu garang," katanya.
Semua ulama, kata dia, harus mencegah umat dari aliran dan cara bepikir yang menyimpang dan ahlak yang rusak. Karena, sekarang ada dimana-mana. "Kita kembangkan juga muamalahnya. Kita kembangkan gerakan-gerakan makan minum dengan sertiikasi halal," katanya.