REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) yang sejak Selasa (22/3) pagi berorasi di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendesak Menkominfo Rudiantara menutup aplikasi Grabcar dan Uber. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi besar-besaran, bahkan mogok nasional jika tuntutan itu tidak dihiraukan.

"Sampai ditutup (aplikasinya), kami ini mewakili temen-temen kami yang susah di lapangan, harus perang tarif dengan taksi-taksi gelap. Kami akan mogok nasional," ujar juru bicara PPAD Suharto, di kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/3).

Menurutnya, desakan untuk menutup aplikasi transportasi daring bukan tanpa sebab lantaran pihak Kementerian Perhubungan sudah merekomendasikan penutupan dua aplikasi tersebut. Namun, pihak Kemenkominfolah yang menolak untuk menutup aplikasi, alih-alih memberi kesempatan bagi kedua perusahaan jasa aplikasi daring untuk mengurus izin.

Namun, kata Suharto, kebijakan pengurusan izin tanpa menutup aplikasi dinilai tidak memberi keadilan bagi angkutan konvensional yang terdaftar.

"Kami yang bayar pajak, kir, dan izin usaha merasa dianaktirikan oleh negara sendiri, kami rasa aksi ini akan terus dilakukan sampai pemerintah menutup aplikasi," ujarnya.

Saat ini, diketahui sejumlah perwakilan pengemudi taksi konvensional tengah melakukan pertemuan tertutup dengan Menkominfo Rudiantara yang baru datang menemui para pengunjuk rasa.

Suharto mengatakan, hasil pertemuan akan menentukan kelanjutan aksi pengemudi taksi pada hari ini dan seterusnya.

"Kalau keputusannya ditutup, kami akan instruksikan ke temen-temen di lapangan untuk berhenti. Jika tidak, mungkin aksi besar-besaran ini akan terus. Tidak hanya di jakarta, tapi semua daerah, bahkan mogok nasional," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika