REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Pol Moechgiyarto, mengungkapkan, sopir taksi yang berunjuk rasa berinisiatif sendiri-sendiri. Unjuk rasa ini bukanlah berdasarkan instruksi dari perusahaan penyedia jasa taksi tersebut.
''Jadi mereka ini sendiri-sendiri, tidak dari perusahaan,'' ujar Kapolda di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).
Moechgiyarto menegaskan, sebelum unjuk rasa yang dilakukan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang dilakukan hari ini, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan PPAD. Dalam pertemuan itu telah disepakati sejumlah ketentuan unjuk rasa, yaitu tidak ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan para peserta aksi unjuk rasa.
Kapolda pun menegaskan, pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya tindakan melanggar hukum oleh para peserta aksi unjuk rasa. ''Kalau mereka melakukan tindakan anarkis dan sudah melanggar hukum, ya akan kami tindak tegas. Itu sudah kesepakatan,'' ujar Kapolda.
Tidak hanya itu, Kapolda menegaskan, pihaknya sudah menempatkan sejumlah perwira di tiga titik utama lokasi demonstrasi. Di Monas, Polda Metro Jaya telah menempatkan Karo Ops Polda Metro Jaya. Sedangkan di Istana Negara ada Wakil Kapolda. Sementara Kapolda berada di gedung DPR/MPR. Selain itu, Kapolda pun meminta masyarakat untuk tenang dan tidak merasa khawatir, terutama terkait dengan pengaturan lalu lintas.
''Kami berusaha agar arus lalu lintas bisa berjalan lancar. Kalau macet, kami akan melakukan penguraian, sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya,'' tutur Kapolda.
Sementara berdasarkan pantauan Republika.co.id, massa PPAD terlihat sudah meninggalkan kompleks gedung parlemen. Rencananya, massa PPAD bergerak untuk menuju Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka pun menuntut pemerintah untuk segera melakukan penutupan angkutan umum berbasis daring, seperti Grab Car dan Uber Taxi.
