REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan agar perusahaan operator taksi memecat sopir yang terlibat kegiatan anarkistis dalam demo, Selasa (22/3).

Surat tersebut ditandatangani langsung Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah dan ditembuskan kepada beberapa petinggi pemprov. Surat tersebut menyatakan, perusahaan tak mengikuti rekomendasi Dishubtrans DKI Jakarta untuk memecat pengemudi bermasalah, maka Dishubtrans akan mencabut izin usaha.

"Dengan berlangsungnya unjuk rasa dan menimbulkan aksi anarkistis atau penghancuran sejumlah sarana angkutan maupun prasarana kota oleh oknum pengemudi, kami minta kepada saudara untuk menindak tegas memecat pengemudi taksi yang terbukti melakukan tindakan anarkistis tersebut," tulis isi surat tersebut.

Diketahui, surat edaran itu dimaksudkan terhadap 34 perusahaan operator taksi yang beroperasi di Jakarta dan kota penyangganyanya. Ketiga puluh empat perusahaan tersebut adalah PT Presiden Taksi, PT Buana Metropolitan, PT Primajasa Perdanaraya, PT Blue Bird, PT Cendrawasih Pertiwi Jaya, PT Morante Jaya, PT Gamya, PT Lintas Buana Taksi, PT Luhur Satria Sejatikencana, PT Dharma Indah Agung M (Dian Taksi), PT Sriyani Asti, PT Ratax Armada, PT Sri Medali, PT Express Transindo Utama, PT Royal City, PT Irdawan Multi Trans, PT Citra Transpor Nusantara, Kosti Jaya, Koperasi Taksi Sepakat, Transkoveri DKI, dan PT Central Naga Europindo.

Selanjutnya, PT Prima Sarijati Agung, PT Semesta Indo Prima, Koptajasa, PT Tulus Sinar Selatan, PT Bersatu Aman Sejahtera, PT Panorama Transportasi, PT Pusaka Satria Utama, PT Blue Bird Pusaka, PT Berkat Oto Sejahtera, PT Silver Bird, PT Panorama Transportasi Tbk, dan PT Express Kencanakelola Jayajasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika