REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Aparat Kepolisian menggelar rapat dadakan pada Selasa (22/3) malam di Polda Metro Jaya, Jakarta. Rapat tersebut berisi evaluasi aksi unjuk rasa para sopir angkutan umum yang menolak angkutan online siang tadi yang sempat diwarnai kericuhan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal mengatakan rapat dihadiri oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Organda, DPRD DKI Jakarta dan 24 pemilik perusahaan taksi. Hasil rapat tersebut menyimpulkan perjanjian antara pemilik perusahaan dan pihak Organda.

"Beliau berkomitmen semua armada di briefing dan disosialisasi untuk mengemukan pendapat di muka umum secara damai dan tidak anarki," kata Iqbal di Poldalda Metro Jaya, Selasa (22/3) malam.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal Organda Ateng Haryono mengungkapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang mungkin dirugikan sebab demo tersebut.  Ateng menyesali bagaimana unjuk rasa tersebut kemudian dapat menyimpulkan kericuhan.

Meski demikian Ateng sedikit meluruskannya perihal aksi demo. Menurut kacamatanya apa yang terjadi pada demo tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka. Mereka hanya meminta ketegasan dari pemerintah untuk segera menetapkan aturan keberadaan angkutan online."Sebenarnya awak kami hanya ingin menyampaikan aspirasi soal penegakan aturan. Kami tidak mempersoalkan angkutan online, yang kami persoalkan angkutan legal dan ilegalnya," ujar Ateng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika