REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus membenahi aturantentang transportasi online roda dua. Meskipun masyarakat telah menerima, namun untuk kedepannya peraturan tetap harus dibuat.
"Kalau GoJek, belum ada peraturan (untuk kedepannya). Nah, untuk itu perlu diperbaharui peraturannya, " ujar Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Depok, Mohammed Ali Berawi, Sabtu (26/3).
Ali menuturkan jika masyarakat Indonesia menerima, berarti memang ada kebutuhan di sana. Namun jika kebutuhan masyarakat dipertentangkan oleh aturan, secara bijak peraturan harus disikapi pemerintah.
"Kalau pendapat saya harus dibenahi. Tapi dalam satu hal yang penting, indikator bahwa republik ini butuh fasilitas transportasi publik yang nyaman," kata dia.
Itulah yang menyebabkan, adanya sistem transportasi online seperti GoJek, Grab dan Uber. Kata Ali momen munculnya transportasi online bagus untuk publik, namun tetap perlu adanya regulasi.
"Tapi tetap diregulasi. Jadi tidak nantinya, dalam perjalanannya menjadi konflik horizontal di masyarakat," tutur dia.
Menurutnya, peraturan juga harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Maksud dia, misalkan sarana transportasi publik telah nyaman, masyarakat akan berpindah untuk menentukan pilihan.
Untuk memindahkan sudut pandang dari poin A ke B filosofi-nya, aman, nyaman, dan efisien. Sementara permasalahan lonjakan kuota, itu hak pemerintah untuk meregulasi.
"Bagi saya tidak apa, itu hak pemerintah untuk meregulasi. Dan untuk jumlahnya bukan kapasitas saya," tutur dia.
Namun dia menekankan agar pemerintah dapat mengkalkulasikan semuanya dengan matang. Misalkan jika roda dua dilegalkan, konsekuensinya keselamatan tetap diutamakan. Dalam hal ini, harus menjadi bahan pertimbangan dan diskusi semua pihak.
Ali menegaskan teknologi diperlukan masyarakat, sebab pilihan transportasi aman dan nyaman masih terbatas. Oleh karena itu, secara bersamaan pemerintah harus membangun transportasi publik lebih baik dan nyaman.
"Kita lihat LRT segera dirampungkan, MRT segera dirampungkan. Jadi semakin banyak pilihan yang akan digunakan masyarakat," tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika