REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH -- Menteri Perindustrian Saleh Husin membuka Rapat Kerja Nasional Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2017 di Banda Aceh, Ahad (27/3). Ia meminta agar program-program industri yang dirumuskan di dalamnya, khususnya pemberdayaan IKM supaya disusun dengan paradigma menumbuhkembangkan IKM di daerah.
"Saya menitipkan kepada saudara sekalian agar semua program pemerintah bidang industri, khususnya pemberdayaan IKM supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat dalan pengembangan industri di daerahnya," ujar Saleh.
Sejauh ini lewat Direktorat Jenderal IKM, kata Saleh, Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan melakukan upaya penguatan sektor IKM dengan sejumlah strategi ofensif dan defensif, misalnya, penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk IKM serta peningkatan kemauan sentra dan UPT serta pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi.
Selain itu, Dirjen IKM Kemenperin juga menggelar berbagai promosi dan pameran demo memperluas akses pasar, memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI), memfasilitasi sertifikasi mutu produk dan kemasan serta memfasilitasi pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat. Berbagai langkah dan program tersebut tidak lepas dari upaya Kemenperin untuk meningkatkan daya saing IKM menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Sebagai informasi IKM saat ini berkontribusi sebesar 34,82 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan nonmigas, yang pada 2015 tumbuh secara kumulatif 5,04 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi (PDB) 2015 sebesar 4.79 persen. Pengembangan IKM juga ditindaklanjuti demi mengatasi defisit perdagangan industri pengolahan nonmigas, yang pada 2015 nilai ekspornya hanya 106,63 miliar dolar AS sedangkan impornya senilai 108,95 miliar dolar AS. Rakornas tersebut berlangsung selama 27-30 Maret 2016 dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan seluruh provinsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika