REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Aparat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mengakui membutuhkan ribuan tempat tidur pada rumah sakit umum daerah dan swasta untuk memenuhi pelayanan fasilitas BPJS Kesehatan.

"Kebutuhan masyarakat mencapai 3.000 tempat tidur, tapi yang tersedia hanya sekitar 1.700 tempat tidur," kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tangerang Naniek Isnaini di Tangerang, Senin (28/3).

Naniek mengatakan semua rumah sakit di wilayah ini yang menjalin kerja sama dengan BPJS mengalami kendala kekurangan tempat tidur untuk berbagai kelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Tangerang membangun dua rumah sakit (RS) yakni di Balaraja dan Pakuhaji.

"Dua RS tersebut juga belum mampu memenuhi kebutuhan melayani warga yang tersebar pada 29 kecamatan," katanya.

Meski di daerah ini sudah terdapat 21 RS milik pemerintah dan RS swasta tapi masih dianggap kurang melayani 2,9 juta penduduk. Sejak diberlakukan BPJS Kesehatan, kebutuhan sarana di RS untuk penyediaan tempat tidur bagi pasien rawat inap terus bertambah, sementara jumlah yang ada terbatas.

Beberapa tahun terakhir ini, katanya, pihak swasta membangun RS di Kecamatan Curug, Cikupa, Kelapa Dua dan Kosambi tapi belum mencukupi kebutuhan tersebut. Saat BPJS diberlakukan, Naniek mengatakan, warga mulai mau memeriksakan kesehatan ke RS. Mereka selama ini enggan karena terbentur biaya pengobatan.

Dia memberikan contoh banyak warga yang memiliki riwayat penyakit kronis enggan ke RS karena alasan keuangan, tapi setelah adanya BPJS mereka akhirnya berobat. Pada banyak RS pemerintah dan swasta, belakangan ini sering kewalahan menampung pasien terutama untuk rawat inap dengan alasan keterbatasan tempat tidur dan ruangan perawatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika