REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai pembangunan pangkalan militer di wilayah perbatasan Natuna sangat realistis. DPR siap mendorong agar pemerintah komitmen untuk membangun pangkalan militer di wilayah perbatasan seperti di Pulau Natuna.

Ia mengatakan, terlebih kejadian pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal Tiongkok beberapa waktu lalu membuat catatan tersendiri agar pemerintah tidak abai dengan keamanan wilayah perbatasan.

"Pangkalan militer (di Natuna) adalah hal yang tidak hanya realistis tapi juga relevan untuk mengantisipasi ancaman pertahanan NKRI seperti yang dilakukan oleh Cina kemarin," ujarnya pada Republika.co.id, Senin (28/3).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, pangkalan militer di daerah pertahanan sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI. Kasus pelanggaran wilayah NKRI oleh penjaga pantai Tiongkok seharusnya sudah dianggap sebagai alasan untuk dapat merealisasikan keberadaan pangkalan militer di wilayah perbatasan.

Terlebih, wilayah Natuna berdekatan langsung dengan Laut China Selatan yang sampai saat ini masih menyimpan konflik antara beberapa negara sekaligus. Menurutnya, dengan dibangunnya pangkalan militer di wilayah wilayah Natuna, diharapkan menimbulkan efek gentar bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah itu.

Terutama bagi aktor-aktor yang ssudah sering melakukan pelanggaran kedaulatan dengan melanggar wilayah NKRI, bahkan melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

"Pangkalan militer di Natuna diharapkan bisa punya efek gentar terhadap aktor yang mengancam kedaulatan NKRI terutama di wilayah laut dan udara kita," tegasnya.

DPR menunggu respon pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggapi masalah ini. Seharusnya pemerintah menganggap masalah ini penting karena sesuai dengan visi Jokowi yang fokus pada kemaritiman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika