REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Suprayoga Hadi, mengatakan kesejahteraan masyarakat lokal Kepulauan Natuna relatif baik.
Namun, pihaknya mengakui jika persoalan aksesibilitas di Natuna masih perlu terus ditingkatkan.
"Untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan pangan, sarana transportasi, pemenuhan air bersih dan pendidikan relatif baik. Kesejahteraan masyarakat pun sudah baik. Hanya memang masih ada kendala terkait aksesibilitas," jelas Suprayoga kepada Republika di Jakarta, Selasa (29/3).
Aksesibilitas yang dimaksud adalah sarana transportasi menuju Kepulauan Natuna yang saat ini baru dapat dijangkau melalui penerbangan dari Batam dan Pontianak atau lewat jalur laut. Transportasi lokal yang lebih banyak memanfaatkan perairan pun dinilai masih perlu diperbaiki pengelolaannya.
"Ke depan, fokus kami tetap kepada peningkatan tiga hal, yakni aksesibilitas, ketersediaan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM," tambah Suprayoga.
Sebelumnya, pihak berwenang Indonesia berusaha menahan sebuah kapal Cina yang diduga tengah berusaha memancing secara ilegal di perairan Indonesia.
Delapan awak kapal Cina ditahan tetapi penjaga pantai Cina mencegah Indonesia dari mengamankan kapal penangkap ikan.
Cina mengatakan, kapal penangkap ikan itu beroperasi di "lahan perikanan tradisional Cina" dan menuntut agar para nelayannya dibebaskan. Sejak saat itu, isu wilayah laut Cina Selatan dan perairan kepulauan Natuna kembali menghangat.