REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Dwi Hernuningsih MSi menyatakan frekuensi radio di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara lain masih 'dikuasai' radio negara tetangga. "Di kawasan perbatasan, seperti di Kabupaten Batam, Entikong di Kalimantan Barat, Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara, maupun Merauke masih dikuasai frekuensi radio dari Malaysia," katanya dalam keterangan pers dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya yang diterima Antara di Surabaya, Rabu (30/3).
Dalam Studium General bertajuk Media and Career Development yang diadakan oleh Fikom Unitomo Surabaya (29/3) itu, ia mencontohkan RRI Kabupaten Nunukan pada kawasan tertentu harus mengaku kalah dengan Music FM asal Malaysia yang berfrekuensi sama.
Ia mengatakan kejadian siaran negara tetangga yang bisa diakses masyarakat perbatasan menjadi permasalahan tersendiri. Karena itu yang dibutuhkan adalah memperkuat ideologi melalui program yang menumbuhkan rasa nasionalisme, agar masyarakat masih bisa mengetahui informasi terkini tentang negaranya.
"Frekuensi tumpang tindih ini terjadi seperti di area dekat dengan perbatasan, ada ketidakseimbangan dengan negara tetangga dalam penggunaan frekuensi. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu, seluler kita juga kecolongan. Jadi istilahnya memang di sana belum ada infrastruktur dari operator dalam negara," ujarnya.
Menurut dia, sinyal operator seluler negara tetangga diakui masih mendominasi di kawasan perbatasan. Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus ikut andil dalam membantu melakukan pembinaan terhadap radio-radio di perbatasan.
"Kami sendiri mengakui tidak sanggup membina radio komunitas di daerah, karena keterbatasan akses. Kami juga mencoba menyampaikan kepada pemda agar mau membina radio komunitas di daerah untuk menghidupkan radio komunitas, sehingga masyarakat memantau informasi juga terhadap itu," kata dia.
Ia menambahkan pengembangan radio-radio komunitas di kawasan perbatasan merupakan opsi lain hingga RRI di perbatasan sebagai radio pemerintah akan bisa bersaing dengan negara tetangga.
"Khususnya untuk penyelesaiannya, kita akan mendorong pemerintah dalam menyampaikan bahwa ini terdapat frekuensi dan sebagainya diselesaikan di sana," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika