REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar. Harga baru tersebut berlaku mulai 1 April 2016 pukul 00.00 WIB. Untuk mengoptimalkan dampak penurunan harga BBM, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mendesak pemerintah daerah (pemda) agar lebih sensitif terhadap tarif dan nasib angkutan umum.
Ia menilai, selama ini tidak banyak pemerintah daerah yang peduli dengan nasib angkutan umum di daerahnya. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya kejelasan peraturan jelas ihwal pembelian sepeda motor oleh konsumen.
"Ketidakpedulian kepala daerah terhadap angkutan umum, kebijakan sepeda motor yang tidak diubah, maka jangan harap dengan turunnya harga BBM akan turunkan pula tarif angkutan umum," kata dia kepada Republika, Rabu (31/3).
Namun, ia pesimistis kendati tarif angkutan umum diturunkan, belum tentu masyarakat bersedia beralih dari kendaraan pribadi.
"Dengan yang sekarang saja, angkutan umum sudah diambang jurang kepunahan, apalagi diturunkan, tidak menjamin ada peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya.
Djoko mengatakan, intervensi pemerintah termasuk pemda wajib dilakukan untuk mempertahankan angkutan umum sebagai sarana mobilitas warga. Ia berujar, selama ini, kendati terjadi penurunan BBM, namun banyak komponen BOK yang tidak ikut turun. Salah satunya, beban operator cukup berat menghadapi beragam pungli di daerah. Jika hal tersebut dibiarkan, Djoko memprediksi dalam lima tahun mendatang, transportasi pedesaan akan punah.
Ia mengungkapkan, saat ini transportasi pedesaan tinggal kurang dari 20 persen. Selain itu, angkutan umum di beberapa kota juga akan hilang. Pun jika tetap ada, akan beroperasi dengan kondisi armada yang tidak laik, seperti gerobak hewan berseliweran di jalan.
"Sekarang, sulit rasanya temukan kepala daerah yang peduli penataan trannsportasi umum," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika