REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya bersedia mencairkan dana bantuan infrastruktur desa 2016 pada tahun ini.
Meski sebelumnya, sempat terseok-seok akibat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX/ 2016 Jabar, Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Pemprov Jabar akan mencairkan dana untuk 5.321 desa. Pemprov Jabar, ingin PON sukses dan desa tetap terbangun.
"Jalan terbaik yang bisa kami lakukan dengan skema pencairan Rp 50 juta di 2016, dan Rp 150 juta di 2017,” ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, di Gedung BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (31/3).
Aher mengajak semua kepala desa, turut berperan aktif mensukseskan Jawa Barat. Karena, indikator kesuksesan PON salah satunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi, Ia berharapa dampak pemberdayaan ekonominya bisa sampai ke desa.
"Untuk itu kepala desa harap berperan aktif mendukung PON,” katanya.
Aher mengakui, dana desa yang semula dialokasikan Rp 100 juta/desa untuk infrastruktur dipangkas separuhnya untuk penyelenggaraan PON XIX/2016. Jabar, bertindak sebagai tuan rumah sehingga membutuhkan dana besar.
"Ya tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang, tapi kan tahun depan tidak, kita double-kan, kita tambah kekurangannya," katanya.
Kekurangan tahun sekarang, kata dia, ditambah tahun depan. Jabar yang menjadi tuan rumah menurut dia menelan biaya sampai Rp 2,3 triliun.
Sehingga, Ia meminta para kuwu (kepala desa) yang menuntut anggaran tersebut penuh untuk bisa memakluminya. Pemprov lewat APBD P 2016 saat ini hanya menganggarkan Rp 50 juta/desa.
"Yang asalnya Rp 100 juta, kini Rp 50 juta. Tapi nanti (tahun depan) Rp 150 sama aja kan, jadi Rp 200 juta," kata Aher.
Aher mengklaim, telah sepakat dengan para kuwu soal pemangkasan sementara anggaran infrastruktur desa. "Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma Matematikanya diubah. Udah. Sepakat," katanya.
Menurut Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar Enjoy Rizky, pihaknya bertemu dengan Gubernur Jabar, pada Selasa (29/3) malam. Pemprov Jabar tidak bisa mencairkan dana bantuan infrastruktur desa sepenuhnya yakni Rp 100 juta per desa per tahun. Dana yang dicairkan hanya setengahnya yakni Rp 50 juta.
"Nanti akan dicairkan pada APBD Perubahan. Sisanya akan dicairkan pada 2017, jadi nanti Rp 150 juta," kata Enjoy.
Selain itu, kata Enjoy, dalam pertemuan tersebut, Gubernur berjanji akan menaikkan dana kinerja aparatur desa yang saat ini sebesar Rp 15 juta per tahun. "(Dana kinerja) 2017 ada kenaikkan. Naiknya berapa, Pak Gubernur pun belum tahu. Nanti akan dihitung," katanya.
Disinggung seperti apa penerimaan para kepala desa atas keputusan ini, Enjoy menyebut, mereka akan menerima solusi yang diberikan Aher tersebut.
"APDESI, memfasilitasi. Ketika Pak Gubernur meminta saya untuk men-share (menginformasikan keputusan ini pada para kepala desa), mereka semua menerima," kata Enjoy seraya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan paguyuban kepala desa di 19 kabupaten/kota.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut Gubernur Jabar mencairkan seluruhnya dana bantuan infrastruktur desa sebesar Rp 100 juta.
Ketua FKKC Moch Charkim mengatakan, desa sangat memerlukan pencairan penuh tersebut. Terlebih, hingga saat ini belum ada pencairan dana desa seperti yang dijanjikan, baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RPJMD provinsi juga sudah tercatat, bahwa bantuan infrastruktur desa diberikan setiap tahun sekali.
"Itu untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan, bukan untuk kades Pak Presiden saja memprioritaskan pembangunan di pedesaan, kok Pak Gubernur bukannya mendahulukan, malah menunda dan menghilangkan inginnya," katanya.
Charkim mengaku kecewa dengan sikap APDESI Jabar yang menurutnya tidak konsisten dalam bersikap. Selain tidak setuju dengan solusi itu, pihaknya pun kecewa karena tidak diundang saat pertemuan dengan Gubernur.
"Semalam Kang Enjoy enggak tahu diculik atau 'masuk angin', tiba-tiba kasih informasi (hasil pertemuan)," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak akan menerima keputusan tersebut.
Bahkan, kata Charkim, jika pemprov tidak mencairkan 100 persen, pihaknya mengancam akan menginisiasi pemisahan dari Provinsi Jabar. "Sesuai slogan Pak Gubernur, 'sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa'," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika