REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (31/3), yang melibatkan pihak legislatif dan pengmbang properti. KPK akhirnya menerapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebagai tersangka, diikuti Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. (Baca: Membaca Pilgub DKI dan Mitos Prestasi Ahok)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, korupsi yang dilakukan Ariesman Widjaja dan Mohamad Sanusi sebagai bentuk korupsi raksasa. Penangkapan dilakukan terkait suap untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta dari pengembang. Saat ini, DPRD DKI membahas Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) serta revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
"KPK sangat prihatin dan kami bisa mengatakan ini bisa dikategorikan grand corruption karena dari awal kami berlima ingin menyasar korupsi-korupsi besar yang melibatkan swasta dan yang paling penting lagi ini contoh paripurna di mana korporasi mempengaruhi kebijakan publik," katanya di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/4). (Baca: Ahok Marah ke Adik Yusril Sambil Bawa Nama Masyumi)
Ariesman selama ini dikenal sangat dekat dengan Ahok. Bahkan, Ahok mengaku mendapat banyak bantuan dana CSR dari Ariesman, sehingga ia sampai tidak keberatan disebut sebagai gubernur Podomoro. Pendiri LSI Denny JA ikut menyoroto kasus yang menimpa Podomoro itu kemungkinan bisa menyeret dan membuat nama baik Ahok tercoreng dalam pertarungan di Pilkada DKI 2017. Berikut analisis Denny JA melalui akun Twitter, @DennyJA_WORLD:
Ikuti Whatsapp Channel Republika