REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan, masalah keterlibatan Indonesia dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih menunggu isyarat dari Pemerintah Filipina.

"Kita hanya menunggu isyarat saja dari Pemerintah Filipina apakah mau dilibatkan atau tidak," sebut mantan panglima Kodam I Bukit Barisan saat menggelar latihan gabungan (latgab) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (4/4), melalui siaran persnya yang diterima pada Kamis (7/4).

Ia mengemukakan, saat ini Pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina sekaitan dengan 10 WNI yang disandera kelompok separatis bulan Maret 2016.

Edy Rahmayadi menjelaskan belum adanya kepastian melibatkan RI melakukan langkah-langkah pembebasan 10 WNI itu maka dianggap Pemerintah Filipina masih mampu menanganinya dan siap mempertanggungjawabkannya.

"Kita (TNI--Red) kan hanya pelaksana negara. Jika diperintahkan, maka bersedia setiap saat melakukan apa saja sesuai dengan perintah negara," ucap dia seraya menyatakan keberadaan PPRC yang melakukan latgab di Kota Tarakan memang memiliki kemampuan membebaskan sandera dalam segala kondisi alam.

Pangkostrad mengungkapkan, rekam jejak pasukan khusus TNI dalam pembebasan sandera sudah terbukti dengan hasil yang menggembirakan, yakni pada operasi pembebasan kapal Sinar Kudus dan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Somalia.

Pada saat, kata dia, Pemerintah Somalia mengirimkan sinyal tidak mampu lagi sehingga meminta Pemerintah Indonesia turun tangan melakukan operasi militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika