REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu diintervensi dan didesak oleh berbagai pihak melakukan perombakan kabinet.
"Kami sampaikan dalam menanggali isu perombakan kabinet, kami berharap Presiden tidak perlu ditekan dan diintervensi," katanya, Kamis (7/4).
Ia mencontohkan ada pihak-pihak yang secara terorganisir menjatuhkan citra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan mempermasalahkan pendamping desa. Menurutnya, satuan kerja pendamping desa ada di gubernur di masing-masing wilayah sehingga tidak terkait dengan Kemendes.
"Pendamping desa dibangun untuk (mendorong) perombakan kabinet. Tidak ada gerakan politik yang tidak ketahuan di era sistem politik saat ini," ujarnya.
Karding mengatakan, ketika ada demonstrasi terkait Kemendes lalu segera diterima pihak istana padahal beberapa demo terkait kementerian lain tidak ditanggapi.
Ia menyadari mengapa Kemendes sangat diincar beberapa pihak karena anggarannya yang besar sekitar Rp28 triliun dan kewenangannya yang besar dalam mengurus desa.
"Karena itu banyak yang ingin merebut kursi Kementerian Desa," ujarnya.
Dia berharap Presiden bersikap arif dan bijaksana serta tidak terpengaruh tekanan yang diciptakan beberapa pihak. Menurut dia, PKB loyal mengikuti kebijakan pemerintah sejak awal hingga saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika