REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyembunyikan kebenaran dalam melakukan audit lahan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Tak hanya itu, BPK, sebut Ahok, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu yang saya bilang," kata Ahok di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/4).

Permintaan yang dimaksud Ahok adalah ketika BPK meminta membatalkan transaksi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. "Suruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa?" ucap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan, jika lahan RS Sumber Waras tersebut harus kembali dijual, akan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Terkecuali, jika lahan tersebut bisa dijual dengan harga baru.

"Alasannya karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik, kalau jual balik, mau gak sumber waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara, itu saja," kata Ahok.

Namun, saat ditanya perihal perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP), Ahok enggan menjelaskannya. Menurutnya, pertanyaan tersebut berkaitan dengan BAP. "Tidak bisa cerita BAP, saya tidak mau cerita BAP," ucap Ahok.

Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam lebih. Ahok yang memasuki Gedung KPK pada pukul 09.15 WIB tersebut baru berakhir menjalani pemeriksaan pada pukul 21.25 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika