REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Kamis (28/4) lalu mendapat apresiasi. Ketua Bidang Perindustrian dan Perdaganan DPP Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan berharap, selain memberi stimulus ekonomi Indonesia, paket kebijakan tersebut juga dapat melahirkan banyak pengusaha baru.
Apalagi, kata dia, 10 poin dalam paket kebijakan tersebut fokus untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ke-109.
"Saya melihat Presiden Jokowi memiliki keseriusan dalam perbaikan ekonomi nasional. Metode kebijakan bertahap adalah strategi yang baik untuk merespon dinamika dunia usaha Indonesia," ujar Hendrik dalam keterangan persnya, Senin, (9/5).
Menurut dia, terlepas dengan polemik politik yang naik-turun, tapi dunia usaha sangat merespons positif paket kebijakan ini. Hendrik yang juga pengusaha nasional itu sangat mengapresiasi isu 'sinergisitas' antarlembaga pemerintah dalam menggenjot produktivitas ekonomi nasional.
Seperti halnya, kata dia, upaya BKPM dalam melakukan proteksi industri kerajinan dalam negeri dengan barang-barang dari Cina, atau rencana Pertamina akan memberikan bantuan dana untuk terus melanjutkan proses eksplorasi sumber minyak di Indonesia.
"Langkah-langkah itu sudah sangat tepat, Presiden sedang berjibaku memastikan infrastruktur dasar dan penunjang dalam negri berjalan dengan baik untuk menggerakan sektor ekonomi dalam negri. Dengan orientasi output seperti itu, publik berharap pemerintah perkuat kebijakan industri dan sumber energi dalam negri," kata dia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani juga menyampaikan pihaknya menyambut positif semua kebijakan yang menyangkut kemudahan dalam berusaha di Indonesia.
"Tentunya diharapkan kemudahan ini diberikan agar investasi banyak masuk, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan itu positif," ujar Rosan seraya menambahkan sebelumnya Kadin juga sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah salah satunya yakni mengenai kemudahan berbisnis.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah paket besar dan penting dengan cakupan luas. Paket-paket tersebut menyangkut 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia.