REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Nusa Tenggara Barata (NTB) mendorong pemerintah desa menggunakan dana desa, salah satunya untuk membuat lumbung pangan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi masa paceklik pangan di NTB.
"Dana desa itu mencapai Rp 1 miliar, itu bisa digunakan untuk membuat lumbung pangan," ujar Kepala BKP Provinsi NTB, Hartina kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (10/5).
Menurut dia, usai melakukan kunjungan ke beberapa desa di NTB, aparat desa mengungkapkan bisa membangun lumbung pangan namun harus berdasarkan arahan bupati. Sebab, penggunaan dana desa selama ini digunakan untuk infrastruktur.
Ia menuturkan, lumbung pangan di NTB hingga 2015 mencapai 286 unit yang tersebar di 206 desa dari total desa sebanyak 1046 atau sebanyak 19,69 persen. Selain itu, sebanyak 211 lumbung pangan mendapatkan bantuan pengisian lumbung pangan sebagai cadangan pangan kelompok.
"Total cadangan pangan dari bantuan pengisian yang diterima 211 lumbung pangan sebesar 1,316,25 ton," ungkapnya.
Hartina menambahkan proyeksi kebutuhan beras untuk masyarakat NTB tahun 2016 sebesar 574,320 ton dan ditambah dengan kebutuhan 3 juta orang wisatawan atau sebanyak 6720 ton. Total semuanya sebanyak 581.040 ton.