REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melibatkan sejumlah perguruan tinggi dalam upaya pengendalian perubahan iklim guna mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen pada 2030.
"Agenda perubahan iklim untuk seluruh dunia, memerlukan dukungan keilmuan, mulai dari ilmu dasar sampai ilmu-ilmu terapa yang jeals dibutuhkan dalam rangkaian kerja pengendalian perubahan iklim," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam acara lokakarya bertema "Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Riset Nasional", di IPB ICC, Kota Bogor, Selasa.
Siti mengatakan dampak perubahan iklim sudah sangat nyata. Tercatat pada tahun 2016 sudah terjadi tidak kurang dari 350 ribu orang di kawasan Pasifik harus kehilangan tempat hidupnya akrena hilangnya pulau akibat naiknya permukaan air laut.
"Beberapa dampak perubahan iklim sudah nyata, banjir, badai laut, bahkan mungkin turbulensi udara yang dialami dua pesawat yang baru ini terjadi bisa jadi karena perubahan iklim," katanya.
Menurutnya, dalam konteks global pendidikan tinggi dan riset dalam ilmu bumi yang berarti bekerja pada level supra-nasional dan skala global.
Begitu pula dengan keterlibatan ilmiah global sebagai upaya untuk memahami proses-proses perubahan iklim dan dampaknya.
"Seluruh negara harus memiliki kapasitas akademik dan profesional untuk memonitor seluruh proses dan dalam kontribusi mengelola perubahan iklim," katanya.
Menteri mengatakan Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari 55 negara yang pertama akan meratifikasi kesepakatan Paris.
Sesuai dengan mandat konstitusi Indonesia harus menyediakan lingkungan yang baik bagi warganegaranya.
"KLHK dan National Focal Point of UNFCCC telah menyusun serangkaian rencana tindak dalam rangka proses penandatanganan dan ratifikasi kesepatakan Paris. Dalam proses menuju ratifiaksi KLHK akan melibatkan berbagai elemen para pemangku kepentingan termasuk kalangan perguruan tinggi," katanya.
Menurut Siti, untuk tahap awal ada dua hal persiapan penting yang perlu dilakukan yakni mekanisme teknis perundang-undangan dan mekanisme aspriatif yang harus berlangsung dalam bentuk penjelasan untuk pemahaman masyarakat yang akhirnya berproses di parlemen.
"Rangkaian proses ini memerlukan peran akademisi, baik dalam justifikasi maupun dalam formulasi kebijakan sehingga penetapannya secara normatif mendukung pemerintah dan parlemen," katanya.
Lokakarya "Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Riset Nasional" dibuka secara resmi oleh Menteri LHK, Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto. Hadir sebagai pembicara kunci Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rahmat Witular yang menyampaikan Indonesia dan negara-negara lain terancam dampak perubahan iklim.
"Perubahan iklim tidak hanya berpusat pada satu ilmu saja, tetapi banyak ilmu dari satu paradikma ke paradikma lainnya," kata dia.
Ia mengingatkan agar persoalan perubahan iklim tidak hanya dipahami kalangan akademisi saja tetapi dapat ditransfer sehingga dapat dipahami oleh semua lapisan mulai dari tataran pemerintahan hingga masyarakat.
"Pengarustamaan perubahan iklim itu harus ada, menimbulkan kepedulian, baru dapat menghadirkan kapasitas mengatasi perubahan iklim," katanya.
Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto mengatakan, peran perguruan tinggi menjadi sangat menentukan dalam upaya pengendalian perubahan iklim, terutama dalam pendidikan riset harus melibatkan persoalan lingkungan.
"IPB bekerja sama dengan organisasi keilmuan lainnya dan perguruan tinggi lainnya bersama-sama mengupayakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. Sebagaimana yang ditargetkan bangsa kita menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika