REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ada bupati di daerah yang menganggap pimpinan instansi vertikal di daerahnya, seperti Komandan Kodim, Kapolres, Kajari dan pimpinan instansi lain, sebagai musuh. Bupati tersebut, menganggap para pimpinan instansi tersebut hanya merecoki pekerjaannya saja.
''Hal ini mestinya tidak boleh terjadi. Semuanya merupakan unsur pimpinan di daerah yang dengan fungsinya masing-masing ikut membantu proses pembangunan daerah,'' katanya.
Seperti pejabat Kapolres dan Komandan Kodim, semuanya ikut membantu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Bupati.
''Paling tidak, dalam hal menjaga stabilitas keamanan daerah. Pembangunan di satu daerah, tidak mungkin berjalan lancar bila kondisi stabilitas keamanan di daerahnya tidak kondusif,'' ujarnya.
Untuk itu, dalam hal penyusunan rencana pembangunan yang tertuang dalam APBD, seharusnya Bupati tidak hanya melakukan konsultasi dengan DPRD. Tetapi juga dengan unsur pimpinan daerah yang lain.
''Misalnya dengan pihak TNI, Bupati bisa memanfaatkan keberadaan TNI di daerahnya untuk program TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa),'' jelasnya.
Selain masalah itu, Tjahjo juga meminta agar dalam soal perencanaan pembangunan, Bupati tidak membagi rata seluruh dana yang ada dalam APBD pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
''Harus ada skala prioritas dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan,'' ucapnya.
Menurutnya, masing-masing SKPD memiliki kebutuhan yang berbeda dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, urgensi kegiatannya juga akan berbeda-beda.
''Misalnya untuk Kabupaten Banyumas, sebelum APBD ditetapkan harus dirumuskan dulu apa yang kira-kira sangat dibutuhkan dan dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan. Setelah ketemu, baru anggaran ditetapkan sesuai prioritas yang ditetapkan," jelasnya lagi.
Dengan adanya skala prioritas, maka program pembangunan di daerah akan lebih fokus dan berdasarkan kondisi anggaran daerah. Dengan demikian, hasil pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika