REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyayangkan aksi balik badan sejumlah klub dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI pemilik suara yang mendesak Kongres Luar Biasa (KLB). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta konsistensi 85 klub dan Asprov PSSI untuk menyuarakan regenerasi dan restrukturisasi federasi sepak bola nasional tersebut.
Juru Bicara di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan, desakan untuk menyelenggarakan KLB PSSI tersebut bukan kemauan pemerintah. Namun, kata dia, KLB tersebut merupakan permintaan sejumlah klub dan Asprov PSSI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertemuan di Istana Negara bulan lalu.
Menurut Gatot, jika belakangan muncul sejumlah klub dan Asprov PSSI yang menarik suara kesepahaman untuk menyelenggarakan KLB, itu artinya ada inkosistensi sendiri di keanggotaan federasi.
"KLB itu memang hak mereka (anggota PSSI). Tapi harus diingat, permintaan itu datang dari mereka. Wajar kalau kami (pemerintah) meminta konsistensi mereka (untuk menggelar KLB)," kata dia.
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga itu pun mengingatkan, agar janji melaksanakan KLB dari sejumlah klub itu dipegang oleh Presiden Jokowi.
Meski menolak mengeluarkan ancaman sanksi baru jika KLB PSSI tak terlaksana, namun Gatot menegaskan, bahwa pemerintah dan juga masyarakat tetap mengawal dan mengawasi janji perubahan tata kelola sepak bola oleh PSSI usai normalisasi.
Desakan KLB PSSI menguat setelah Menpora Imam Nahrawi membatalkan keberlakuan SK 01307/2015 tentang Pembekuan PSSI, Selasa (10/5). Imam mengklaim, pemerintah sudah mengantongi lebih dari 85 klub dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI pemegang hak suara agar KLB bisa terlaksana.
Namun belakangan, ada sejumlah klub dan Asprov PSSI yang menarik dukungan agar KLB dilaksanakan. Salah satunya, klub Borneo FC dan juga Asprov Maluku Utara dan Jogjakarta. Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan menerangkan, desakan KLB oleh sejumlah klub dan Asprov tersebut memang sudah diterima di kepengurusan PSSI.
Akan tetapi, Aristo mengungkapkan, sejumlah klub dan Asprov itu perlu diverifikasi kemuarnian desakannya. Sebab menurut dia, ada aturan di internal PSSI tentang cara menyampaikan aspirasi untuk penyelenggaraan KLB.
Aristo menerangkan, pun dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini, sudah dipastikan akan digelar 1 Juni mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam Kongres Tahunan itu, tak ada rencana untuk membahas KLB PSSI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika