REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akhirnya menyatakan secara resmi mendukung pemerintah Jokowi-JK dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Pemerintah pun dinilai akan mengapresiasi dukungan tersebut dengan memberikan posisi menteri di kabinet kerja.

Pengamat politk dari Indo Barometer, M Qodari menilai hal tersebut seolah sudah menjadi tradisi politik di Indonesia, dukungan politik, yang biasanya diungkapkan melalui pernyataan politik, akan mendapatkan imbal balik berupa akomodasi posisi menteri atau perwakilan menteri dari partai tersebut.

Qodari menilai, hal serupa bakal terjadi saat Partai Golkar mendukung pemerintah di ajang Munaslub. Terlebih, hingga saat ini, pemerintah belum juga menuntaskan wacana terkait reshuffle kabinet.

''Malah besar kemungkinan untuk Partai Golkar diakomodasi ke kabinet, karena memang wacana mengenai reshuffle kabinet sampai sekarang belum terlaksana. Saya termasuk orang yang menilai, reshuffle itu kemungkinan memang menunggu hasil Munaslub Partai Golkar,'' ujarnya Republika.co.id, Selasa (17/5).

Langkah memasukkan kader Partai Golkar ke Kabinet Kerja, lanjut Qodari, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dan membuat basis kekuasaan yang lebih besar. Terlebih, konsolidasi kekuasaan ini pun diperlukan mengingat kekuatan politik Partai Golkar di DPR.

''Partai Golkar sendiri adalah partai yang memiliki kekuatan signifikan di DPR, nomor dua malah, memiliki 91 kursi. Saya kira itu yang menarik untuk ditunggu, siapa kira-kira calon menteri dari Partai Golkar,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika