Kamis 19 May 2016 15:31 WIB

Mendagri: Pada 2017 Perbatasan Harus Berubah 1000 Persen

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Achmad Syalaby
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) memotong tumpeng didampingi Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko (kiri) dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Eko Subowo (tengah) saat peresmian kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) memotong tumpeng didampingi Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko (kiri) dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Eko Subowo (tengah) saat peresmian kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meminta agar jajarannya tambah semangat bekerja di kantor baru tersebut. Wajah perbatasan ditargetkan berubah 1000 persen pada 2017 mendatang.

Tjahjo mengatakan, BNPP beruntung mendapatkan gedung baru bekas kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Pemerintahan Umum (PUM). Menurut dia, ada 17 lembaga yang merebutkan gedung tersebut hingga akhirnya mengerucut menjadi 3 lembaga, salah satunya BNPP.

“Misi BNPP dari Presiden ingin mempercepat pembangunan perbatasan ini. Lalu meningkatkan kemampuan nasional dalam perbatasan,” kata Tjahjo dalam pidato sambutannya di Tasakuran Gedung baru BNPP di Jalan Kebon Sirih No. 3, Jakarta, Kamis (19/8).

Adanya gedung baru ini, kata dia harus menambah semangat jajaran pegawai BNPP. Nantinya, staf ahli dan para eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan diberikan tugas secara merata. Ia ingin agar mereka memantau percepatan pembangunan perbatasan.

Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah memperbaiki wajah perbatasan. Selama 3 tahun pemerintahan ini, perbatasan harus berubah 1000 persen. Selain itu, perbatasan harus juga harus diperkuat dengan pangkalan militer untuk menjaga kedaulatan NKRI.

“Kalau belum bisa beli kapal induk, pulau-pulau terluar seperti Natuna (Kepri) Murotai (Maluku Utara) atau Bitung (Sulawesi Utara) dan Saumlaki (Maluku) dijadikan kapal induk,” ujar dia.

Ke depannya, panglima armada tidak ada lagi yang berfokus di Jakarta atau Surabaya. Hal ini harus dipercepat khawatir kalau ada gangguan di perbatasan. BNPP nantinya akan menjadi kordinator yang menggerakan elemen-elemen tersebut untuk menjaga perbatasan.

“Perbatasan Indonesia ini masih rapuh, harus dijaga dengan baik. Perbatasan ini sumber masuknya narkoba dan kelompok radikalisme asing,” kata Tjahjo menegaskan masalah perbatasan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement