REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Awal Mei ini Bank Indonesia (BI) merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2016 tercatat sebesar 316 miliar dolar AS atau naik 5,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto menjelaskan, dari angka 300 miliar AS lebih utang luar negeri, 150 miliar dolar AS di antaranya merupakan utang pemerintah.

Rahmat mengungkapan, terbatasnya kapasitas keuangan nasional membuat pemerintah atau swasta harus mencari sumber pembiayaan dari luar negeri. Belum lagi untuk pembiayaan pembangunan infrastuktur skala besar yang pastinya membutuhkan dana luar biasa besar. Pemerintah, mau tak mau harus menarik utang ke luar negeri.

"Mengapa utang luar negeri kita menjadi sangat besar? Karena pemerintah mampuan swasta kalau memerlukan uang yang sangat banyak dia tidak bisa mendapatkan di dalam negeri. Karena pasar keuangan kita, perbankan kita, pasar modal kita kapasitasnya masih terbatas. Sehingga kalau cari yang ya harus dari luar negeri kalau dalam jumlah banyak," kata Rahmat saat memberikan pelatihan kepada wartawan daerah di Ambon, Selasa (24/5).

Rahmat, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menambahkan, ada dua tujuan utama bagi pemerintah dalam berutang. Pertama adalah keperluan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan tujuan lainnya adalah, berutang untuk membayar utang sebelumnya.

Ironisnya lagi, kata Rahmat, keseimbangan utama negara dalam APBN masih negatif. Artinya, pemerintah tidak hanya mencari utang baru untuk menutup APBN, tetapi juga demi membayar pokok utang, bahkan untuk membayar bunga utang dari utang sebelumnya.

"Ini karena apa? Karena pasar keuangan kita di dalam negeri belum cukup kapasitasnya untuk bisa membiayai APBN semuanya dan untuk bisa mendanai kebutuhan sektor swasta. Sehingga harus cari tambahan kalau defisit APBN cukup besar ya cari utang dari luar," ujarnya.

Menanggapi fenomena ini, OJK melakukan tugas penting dalam hal pendalaman pasar keuangan domestik. Rahmat mengatakan, tugas utama OJK dalam hal ini adalah mencari jurus ampuh agar basis investor lokal di dalam negeri dan basis nasabah di dalam negeri semakin banyak.

"Sehingga kalau ada pemerintah atau swasta atau siapapun yang ingin mencari dana di dalam negeri banyak yang bisa mendanai. Investor banyak di dalam negeri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika