REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis HAM, Usman Hamid menilai Presiden Jokowi harus berani tegas dalam mengambil kebijakan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, keinginan itu merupakan suatu langkah yang harus diapresiasi. Sayangnya, menteri di bawahnya bukannya mendukung malah ingin menentang keinginan presiden.

Dalam kasus penuntasan HAM berat, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu merupakan menteri yang menolak penyelesaian kasus tersebut. Malah Menhan menggelar Symposium Tandingan yang mengajak banyak pihak lain yang tak sepakat dengan penuntasan kasus HAM.

"Keberanian Presiden diuji di sini. Kalau memang ada menteri yang tak sepakat dan tak mau mematuhi ya copot saja," ujar Usman, Ahad (29/5).

Hal ini pantas dilakukan, sebab menurut Usman langkah Presiden semestinya didukung. Tetapi sikap Menhan justru memperlihatkan hal yang sebaliknya dan bisa memicu konflik horizontal yang ada di kalangan masyarakat.

"Keberanian presiden juga termasuk keberanian untuk menindak menterinya yang mbalelo," ujar Usman, Ahad (29/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika