REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (9/6). Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembahasan dua Raperda Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Mohammad Sanusi.
Prasetyo tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Tak banyak pernyataan yang dia sampaikan sesaat sebelum masuk ke lobi gedung KPK. "Jadi saksi lagi untuk Sanusi. Nanti, ya," ujar Prasetyo, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/6).
Tak hanya Prasetyo, KPK juga memeriksa anggota DPRD DKI Selamat Nurdin yang merupakan ketua Panitia Khusus (Pansus) Reklamasi dan anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Ahmad Zairofi. Keduanya juga telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB.
Adapun pemeriksaan penyidik KPK kepada Prasetyo dan Selamat Nurdin ini sudah beberapa kali dilakukan sejak kasus yang menyeret Ketua Komisi D DKI Jakarta M Sanusi bergulir. Prasetyo diketahui terakhir diperiksa KPK pada Selasa (3/5) lalu, di mana ia mengakui adanya pertemuan antara sejumlah anggota DPRD DKI dengan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
Namun, kata Prasetyo, tidak ada pembahasan perihal raperda reklamasi dalam pertemuan tersebut. Namun, terkait bahasan yang dibicarakan pada pertemuan tersebut, Prasetyo tidak menjelaskan. "(Pertemuan) sekali dan enggak ada (soal gratifikasi) itu, Mas. Konfirmasi sama biro humas sini (KPK--Red), ya," ujarnya.
Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan kepada ketiganya merupakan lanjutan kasus suap raperda reklamasi. "Mereka masih meneruskan pemeriksaan sebagai saksi untuk MSN," kata Yuyuk.
Menurut Yuyuk, penyidikan KPK tidak berhenti pada penetapan M Sanusi sebagai tersangka penerima suap dalam kasus ini. Pasalnya, penyidik menduga kemungkinan adanya anggota DPRD lain yang menerima suap tersebut. "Kemungkinan ada penerima lain," kata Yuyuk.
Oleh karena itu, penyidik saat ini terus mendalami hal tersebut meski berkas dua tersangka dalam kasus ini sudah rampung atau P-21, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan pegawai PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
"Masih dikembangkan terus, kan sudah ada yang tahap dua, masih ada MSN dan masih melengkapi berkas. Arahnya, ya bukti-bukti dan hasil pemeriksaan," kata Yuyuk.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga sebelumnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan pegawai PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika