REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sidang paripurna istimewa DPRD NTB tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah NTB anggaran 2015, Kamis (9/6) berjalan ricuh. Fraksi Golkar memutuskan walkout (keluar) dari sidang karena keberatan dengan Ketua DPRD NTB Umar Said yang masih memimpin sidang.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD NTB, Humaidi, menginterupsi saat sidang baru berjalan. Ia mempertanyakan kedudukan Umar Said yang masih duduk sebagai pimpinan DPRD NTB dalam sidang tersebut.
Sebab, berdasarkan perintah DPP Partai Golkar, Umar Said sudah dipecat sebagai kader dan DPRD NTB diminta untuk melakukan pergantian antar-waktu (PAW).
"Kenapa Umar masih duduk di pimpinan DPRD NTB? Dia sudah dipecat DPP Golkar," ungkapnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah mengatakan, berdasarkan perintah DPP, apabila Umar Said masih hadir di sidang paripurna dan memimpin sidang, pihaknya akan melakukan walkout.
Namun, seusai fraksi Golkar walkout dari sidang, pembahasan sidang paripurna istimewa tentang penyerahan LHP BPK anggaran 2015 tetap berjalan hingga selesai.
Sebelumnya, informasi yang beredar, Umar Said siap turun jabatan sebagai ketua DPRD NTB asalkan tidak dipecat sebagai kader dan partai siap mengusung dirinya pada pilkada 2018 di Kabupaten Lombok Barat.
