REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat akhirnya menjawab pertanyaan DPRD soal transparansi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut dia, penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan perjanjian antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta.

"Jadi begini, menurut perjanjiannya, hasil pembangunan (fasilitas dari dana CSR) nantinya akan diserahkan (swasta) kepada Pemprov DKI. Lalu kemudian dicatat sebagai aset milik daerah. Sekarang kan masih ada beberapa yang belum diserahkan (swasta) ke kami," kata Djarot kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/6).

Ia mencontohkan, saat ini ada ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang masih berada dalam pemeliharaan CSR selama 6 bulan. Ia memastikan, setelah masa pemeliharaan oleh swasta itu habis, aset tersebut akan diserahkan kepada Pemprov DKI.

Setelah itu, kata Djarot, barulah RPTRA tersebut bisa dicatatkan sebagai aset daerah. "Karena itulah, kami juga tengah berusaha mengadakan lebih banyak RPTRA lagi di Jakarta lewat APBD. Bedanya, kalau RPTRA dari CSR lahannya nanti jadi milik Pemprov DKI. Sementara, kalau dari APBD, lahannya jadi milik masyarakat (publik)," kata Djarot.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta HE Syahrial sebelumnya mempertanyakan transparansi pemanfaatan dana CSR oleh Pemprov DKI. Menurut dia, pembangunan sejumlah fasilitas dari CSR harus jelas pengaturannya.

"Jangan nanti tahu-tahunya kita dapat bantuan CSR tapi tidak jelas CSR-nya dari mana, tidak jelas kewajiban sebagai dasar aturan bagaimana, tidak jelas tanda terimanya bagaimana, jadi harus ada transparansi lah dalam pengelolaan bantuan-bantuan dari pihak swasta itu," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika