REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Vaksin palsu ditengarai telah beredar luas ke sejumlah kota di tanah air, termasuk Medan. Menyikapi hal ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menerjunkan tim untuk menelusuri keberadaan vaksin yang dapat membahayakan kesehatan bayi tersebut.
Kepala BBPOM Medan M Ali Bata Harahap mengatakan, ada lima tim yang diturunkan. "Kami terus menurunkan tim untuk menelusuri rumah sakit pemerintah maupun swasta begitu juga puskesmas dan klinik-klinik yang melayani vaksinasi," kata Ali kepada Republika.co.id, Senin (27/6).
Ali mengatakan, penelusuran tersebut dilakukan dengan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan vaksin. Hasilnya, untuk sementara, tim BBPOM Medan belum menemukan indikasi keberadaan vaksin palsu.
"Kami telusuri masih dari sarana resmi. Misalnya, dokumen terkait darimana (vaksin) dikirim, faktur pembeliannya, pesanan dari mana. Tim masih terus bekerja sejak kemarin," ujar Ali.
Menurut Ali, jika dalam pemeriksaan pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti dokumen resmi terkait vaksin, maka tim akan mengamankan vaksin tersebut dan melakukan pengujian. "Jadi bila diduga kuat tidak ada bukti dokumen, maka itu diduga palsu dan kita akan uji. Tapi jika dokumennya ada, bukti penyerahan yang resmi dan lain-lain ada, itu clear," jelas dia.
Ia menegaskan, jika dalam penelusuran dan pengujian kelak ditemukan vaksin palsu, maka BBPOM Medan tidak akan segan untuk membawa temuan tersebut ke jalur hukum. "Akan kita tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," kata Ali.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut juga mengklaim belum menerima laporan terkait vaksin palsu di wilayahnya. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Sumut NG Hikmet mengatakan, membedakan vaksin yang asli dan palsu sangat sulit.
"Sampai saat ini, kita belum ada terima laporan terkait vaksin palsu di Sumatera Utara. Sangat sulit untuk membuktikan, harus diuji oleh sebuah alat," kata Hikmet.
Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Dinkes Sumut Sri Suryani Purnamawati menyampaikan hal senada. Sri mengaku, pihaknya mengawasi vaksin yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan.
"Vaksin yang kita terima dari Kemenkes kemudian kita distribusikan ke kabupaten/kota lalu ke puskesmas dan itu gratis. Kalau milik swasta, itu di luar sepengetahuan kita," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika