REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, mengatakan pernah mendapatkan laporan temuan masyarakat terkait vaksin palsu yang berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2014 lalu. Vaksin BCG tersebut didapat dari salah satu puskesmas di Jakarta Pusat.
"Temuan itu sekitar pertengahan 2014 lalu. Vaksin BCG ditemukan di salah satu klinik kesehatan swasta di Jakarta Pusat," ujar Marius kepada Republika di Kantor LBH Jakarta, Selasa (28/6).
(Baca juga: Bareskrim Tangkap Satu Orang Pembuat Vaksi Palsu)
Vaksin BCG, lanjut dia, merupakan sumbangan dari salah satu puskesmas di Jakarta Pusat. Klinik kesehatan swasta tersebut mendapat sumbangan vaksin ketika akan melaksanakan program penuntasan TBC.
Marius menjelaskan, indikasi vaksin palsu dilihat dari ketidaksesuaian antara keterangan pada label kadaluwarsa dengan keterangan isi. Pada label kadaluwarsa tertulis tanggal November 2014. Sementara itu, keterangan pada isi menginformasikan kadaluwarsa pada Maret 2014.
"Ketidaksesuaian ini sudah mengindikasikan adanya bentuk kepalsuan. Ada perbedaan kemasan dengan isi. Jadi vaksin palsu pun bisa berasal dari pihak resmi, dalam hal ini Kemenkes yang disalurkan kepada Dinas Kesehatan hingga puskesmas," papar Marius.
Dia pun menegaskan peluang pemalsuan vaksin pun bisa menyasar produk resmi dari pemerintah. Temuan pada 2014 ini, kata Marius, sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tahun yang sama. Namun, tambah Marius, hingga saat ini, tidak ada penindakan dari BPOM terkait temuan ini.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti program vaksin resmi pemerintah. Program tersebut dipastikan menggunakan vaksin resmi dan aman.
"Vaksin dari puskesmas, posyandu, rumah sakit pemerintah berasal dari distributor resmi. Vaksinasi Hepatitis B, DPT, Polio, Campak, BCG, pengadaanya oleh pemerintah dan didistribusikan ke Dinas Kesehatan hingga ke fasyankes, jadi keamanan, keaslian dan manfaatnya pun terjamin," ujar Nila, Senin (27/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika