REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar-Banten-DKI Firman Turmantara mengatakan pemerintah harus memperketat pengawasan terkait peredaran vaksin. Menurutnya pemerintah selama ini masih lemah mengawasi peredaran dan penggunaan vaksin di berbagai instansi kesehatan.
Mulai dari posyandu, klinik, puskemas, hingga rumah sakit umum. "Makanya produsennya jadi mudah memasarkan vaksin palsunya itu," tutur dia, Kamis (30/6).
Menurut Firman, hukuman pidana tidak hanya bisa dijatuhkan kepada pelakunya, tapi juga pada pemerintah. Lantaran, pemerintah terbilang lemah dalam pengawasan. "Enggak hanya pelakunya, pemerintahnya juga bisa kena pidana," ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Dadang Supriatna meminta agar Dinas Kesehatan dan seluruh RSUD di kabupaten tersebut untuk segera mengecek pasokan vaksin yang ada. Sebab, bukan tidak mungkin terdapat vaksin palsu dalam setoknya.
"Mungkin saja juga sampai ke sini, karena kan itu berjalannya sudah lama, pemasarannya juga ke berbagai daerah, makanya ini harus segera dicek oleh SKPD terkait," kata dia.
Jika sudah dicek, pihak Dinkes harus membuat surat edaran yang menyatakan bahwa vaksin yang digunakan adalah asli. Pernyataan secara tertulis ini untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat agar tidak khawatir. "Pemerintah harus kasih bisa menjamin kalau itu benar-benar vaksin asli," tutur dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Achmad Kustijadi memastikan vaksin yang berada di posyandu, puskesmas dan RSUD di kabupaten tersebut serta berbagai instansi kesehatan lainnya, asli karena diperoleh dari PT Biofarma. Apalagi, hingga saat ini, tidak ada laporan yang masuk terkait vaksin palsu di Kabupaten Bandung. "Kami belum menerima laporan apapun soal keberadaan vaksin palsu di sini (Kabupaten Bandung)," ujar dia.
Kustijadi menambahkan, tiap bulan Kabupaten Bandung membutuhkan pasokan vaksin yang besarannya setara dengan 62 ribu bayi. Satu botol vaksin sendir bisa untuk delapan bayi. Vaksin yang diperlukan di antaranya jenis polio, hepatitis B, BCG, dan DPT. Seluruh vaksin ini diperoleh dari Gudang Dinkes Pemprov Jabar.
Kustijadi juga menegaskan pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk PT atau CV untuk penyediaan vaksin. Karena, semua setok disediakan langsung oleh Dinkes Jabar yang didapatkan dari Biofarma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika