REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Suatu saluran televisi tingkat provinsi di Vietnam menghentikan tayangan drama seri dari Cina karena sejumlah aktor negara itu mengecam keputusan pengadilan internasional yang menolak pengakuan Cina terhadap sebagian wilayah di Laut Cina Selatan.

Cina mengakui sebagian wilayah laut yang kaya sumber alam dan yang menjadi jalur perdagangan angkutan laut dengan nilai muatan rata-rata 5 triliun dolar AS per tahun, berselisih dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang juga mengakui perairan yang sama.

Pengadilan Tetap Arbitrasi (PCA) yang berada di Den Haag memutuskan gugatan yang diajukan oleh Filipina dalam ketetapan pekan lalu bahwa "sembilan garis batas imajiner" yang dibuat Cina mengelilingi wilayahnya, mencakup hampir seluruh wilayah peraitan Laut Cina Selatan, adalah tidak sah dan melanggar batas wilayah kedaulatan Filipina.

"Atas dasar alasan keberatan terkait dengan kecaman oleh sejumlah aktor Cina terhadap keputusan mengenai sembilan garis batas imajiner itu, yang dengan jelas memaparkan sebagai corong dari Partai Komunis dan Negara, Binh Thuan TV mengumumkan penangguhan penyiaran 'Shanghai Bund'," kata seorang penyiar televisi itu dalam rekaman video yang disiarkan.

"Shanghai Bund" adalah serial televisi Cina yang merupakan pembuatan ulang dari serial "The Bund" dari televisi Hong Kong tahun 1980 yang dibintangi oleh Huang Xiaoming, yang pendapatnya mendukung tuntutan Beijing.

Binh Thuan TV merupakan stasiun televisi milik pemerintah yang berada di provinsi selatan, dengan nama yang sama. Beijing menyebut keputusan pengadilan internaisonal itu sebagai lelucon dan banyak pesohor Cina yang juga bersuara menentang keputusan tersebut.

Banyak orang Vietnam yang membagikan rekaman video itu dan mendukung sikap salutan televisi tersebut. Sekitar 20 orang Vietnam ditangkap pada Minggu ketika berusaha melakukan unjuk rasa menentang penolakan Cina atas keputusan pengadilan tersebut.

Vietnam menyambut baik keputusan pengadilan tersebut tetapi tidak menyebutkan apakah akan mengejar keputusan hukum yang sama seperti Filipina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika