REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyatakan perombakan kabinet kerja tentu hak prerogatif presiden.
"Masalah reshuffle kabinet ini tentu hak prerogatif presiden, kita percayakan bahwa presiden telah melakukan suatu evaluasi kepada para menteri-menterinya," kata Setya Novanto saat ditanya mengenai perombakan kabinet usai melantik DPD Partai Golkar Sumatra Selatan di Palembang, Senin (18/7).
Menurut dia, tentu harus bersabar presiden sangat mengetahui kinerja daripada para menteri-menterinya. "Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar mendoakan dan juga memberikan apresiasi kepada presiden yang sangat hati-hati didalam melakukan reshuffle untuk memlih para menteri-menterinya," ujarnya.
Ia menyatakan, apapun yang diputuskan presiden tentu akan dihormati. Sementara mengenai harapan jatah kursi Partai Golkar, ia menyatakan, Golkar mendukung dan memang untuk bisa bersama pemerintah, karena Golkar dasarnya ideologinya Pancasila, karya kekaryaan dan bersama pemerintah.
"Untuk itulah harapan kita mendukung pemerintah, tidak untuk berpikir meminta jatah kursi, tetapi kita mendoakan supaya semua yang terpilih adalah keputusan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Novanto juga menyampaikan Golkar akan berusaha merebut kembali kejayaan pada pemilu 2019, sehingga bisa menjadi nomor satu kembali. Dengan adanya suatu konsolidasi organisasi dari tingkat pusat dan tingkat daerah khususnya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sampai ke pengurus kecamatan dan kelurahan. "Sehingga diharapkan ke depan Partai Golkar bisa merebut kembali kejayaan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika