REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap sejumlah warung kecil dapat diberdayakan menjadi agen penukaran kupon digital (e-voucher) bantuan pangan pengganti program beras untuk keluarga miskin (Raskin).
"Untuk outletnya, yang diminta oleh Pak Presiden adalah warung-warung rakyat," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (19/7).
Menurutnya dengan memberdayagunakan warung-warung kecil maka pemerintah turut andil dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masyarakat.
Kupon digital tersebut rencananya akan diterapkan pada awal 2017 di beberapa daerah di Indonesia. Sementara tahap uji coba akan dilakukan pada Agustus-September 2016 di delapan kota/kabupaten seperti Medan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Bogor, Surakarta, Malang, Sidoarjo dan Makassar.
Moda transaksi kupon digital rencananya menggunakan kartu serta fasilitas Komunikasi Jarak Dekat (NFC) di telepon pintar untuk penukaran kebutuhan pangan. Pengelolaan dana kupon digital nantinya akan diatur oleh sejumlah bank BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, BTPN dan BPD Jateng serta perusahaan telekomunikasi PT Telkomsel.
"Sasaran 15,5 juta rumah tangga. Namun untuk tahap uji coba hanya sekitar 5.000 rumah tangga," ujar Bambang.
Pemerintah, tambah Bambang, akan berfokus kepada uji coba sistem transaksi yang perlu diawasi secara cermat agar tepat guna dan efisien.
"Kalau mengenai sasaran, kita akan menggunakan data BPS. Tapi database ini sekarang kami kelola bersama-sama Kementerian Sosial," ucapnya.
Dalam pembukaan rapat terbatas, Kepala Negara berharap perubahan kebijakan bantuan tersebut dapat memberikan masyarakat kurang mampu beberapa pilihan kebutuhan pokok, selain beras, sebagai penyeimbang gizi. Program tersebut juga memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menentukan kualitas bahan pokok yang hendak dikonsumsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika