REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan empat rumah sakit penerima vaksi palsu. Empat rumah sakit di luar 14 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang telah diumumkan sebelumnya itu, diketahui berada di Jakarta, Banten dan Bandung.
Deputi I BPOM, Tengku Bahdar Johan Hamid, mengatakan temuan empat RS ditelusuri dari hasil uji laboratorium terhadap sekitar 60 sampel vaksin. Puluhan sampel vaksin tersebut diambil dari 37 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) beberapa waktu lalu.
"Kita ambil sampel vaksin dari fasyankes yang menerima vaksin dari distributor tidak resmi. Temuan kami, ada lima sampel vaksin yang terbukti palsu. Kelimanya berasal dari dua RS di Jakarta, satu klinik di Banten dan satu klinik di Bandung," ujar Bahdar di Jakarta, Jumat (29/7).
Menurutnya keempat RS tersebut berada di luar 14 nama RS swasta yang sebelumnya diinformasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Bahdar masih enggan menginformasikan nama keempat RS tersebut. Adapun jenis vaksin yang dipalsukan adalah vaksin Tripacel dan vaksin Pediacel.
Bahdar menegaskan, sampel yang diuji pihaknya berbeda dengan sampel yang digunakan untuk penelusuran bareskrim mabes polri. Selain menemukan palsu, pihaknya juga menemukan adanya antiserum palsu dari tiga RS di Bengkulu, Banten dan Pekanbaru. Antiserum palsu yang ditemukan berupa antiserum bisa ular (Biosat) dan antiserum tetanus.
Lebih lanjut Bahdar menuturkan, hasil temuan ini telah disampaikan kepada satgas penanganan vaksin palsu. Nantinya, satgas yang akan menelusuri lebih lanjut.
"Masih ditelusuri lagi. Kalau nanti sumbernya ternyata sama dengan sumber distributor hasil penelusuran Bareskrim kemarin ya sudah, nanti dilanjutkan. Nanti informasi pengungkapannya oleh satgas vaksin palsu," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F Moeloek, enggan berkomentar terkait adanya dugaan belasan rumah sakit (RS) di luar 14 nama penerima vaksin palsu. Menurut Nila, proses penelusuran RS lain yang diduga terlibat kasus vaksin palsu masih dipastikan oleh satgas.
"Saya belum terima laporan adanya RS lain yang diduga terlibat. Itu masih di satgas," ujar Nila di Gedung Kemenko PMK, Kamis (28/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika