REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai keberadaan makam fiktif merugikan banyak pihak, khususnya kelompok masyarakat miskin. Menurutnya, makam fiktif membuat jenazah warga kurang mampu tak punya tempat untuk disemayamkan.

Basuki alias Ahok mengatakan makam fiktif menjadi ladang ketidakadilan di Ibu Kota. Seharusnya, jenazah bisa dikuburkan secepatnya. Tetapi kasus makam fiktif membuat jenazah sulit mendapat tempat penguburan.

"Kerugiannya ya itu orang jadi gak adil. Yang punya duit bisa diposisi yang enak, yang gak punya duit dibuang kemana?,  harusnya adil kan, siapa yang datang (seharusnya duluan)," katanya di Balai Kota, Selasa (2/8).

Ahok bahkan mengusulkan adanya sistem undian terhadap pemakaman jenazah. "Bila perlu diundi. Kamu juga gak mau kan org tua kamu atau siapa yang meninggal ditaruh di nomor yang sembarangan. Harunya diundi kan," tambahnya.

Selain itu, akibat kasus tersebut, Ahok menyebut sudah memecat oknum PNS yang terlibat. Namun ia tak ingat secara jelas soal jumlahnya. "Saya enggak tahu, udah berapa dipecat diberhentikan. Kan udah digeser lama, ada yang kita pensiunkan dan ada beberapa yang sudah meninggal. Kepala dinas yang baru juga ada rekomendasi mau pecat orang," sebutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika