REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Polri mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat Polri, BNN dan TNI dalam bisnis Narkoba. Hal tersebut menanggapi beredarnya testimoni Freddy Budiman seperti yang disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar.

"Presiden menyampaikan semua aparat yang terlibat dalam konteks hukum, terutama narkoba, tentu harus disikat," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/8).

Johan melanjutkan, presiden juga mengingatkan pada aparat pemerintah untuk menjadikan setiap kritik dari masyarakat sebagai bahan masukan demi perbaikan institusi. Di saat yang sama, Jokowi juga mengingatkan pada masyarakat tak sembarangan menyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Jokowi, kata Johan, ingin memberi pemahaman pada masyarakat luas bahwa kebebasan berpendapat juga harus disampaikan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. "Semua orang boleh berpendapat, tapi harus dipikirkan secara matang, apalagi infonya itu sifatnya serius, tuduhan terhadap institusi," ujarnya.

Seperti diketahui, LSM Kontras menyebar tulisan viral yang berisi kronologi percakapan antara Koordinator Kontras, Haris Azhar, dengan mendiang terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman. Dalam percakapan yang diklaim terjadi pada 2014 itu, Freddy membeberkan keterlibatan sejumlah oknum pemerintah dalam bisnis narkobanya. 

Namun begitu, informasi yang telah tersebar luas tersebut tak didukung bukti-bukti kuat untuk memastikan kebenarannya. Terlebih, Freddy Budiman yang harusnya menjadi saksi kunci kasus ini telah wafat dalam eksekusi mati gelombang III pada pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika