REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasannya membuka data serapan APBD dalam forum yang dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia pada Kamis (5/8) kemarin.

Sri membantah hal itu dia lakukan untuk menyalahkan semua kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. Sebab, kata dia, daerah yang serapan anggarannya rendah belum tentu aktivitas ekonominya tidak berjalan.

Sri menjelaskan, ada daerah yang memiliki sumber pemasukan lain dalam jumlah besar di luar APBD yang ditransfer pusat, misalnya pemasukan dana bagi hasil dari eksplorasi sumber daya alam.

Daerah yang memiliki penerimaan banyak tersebut, kata Sri, memang tak perlu menghabiskan APBD jika kebutuhan pembangunan sudah dilakukan. Justru, mereka boleh menabung anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

"Kalau Jakarta, mungkin APBD-nya hanya satu bagian saja dibandingkan dengan aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi mungkin tidak akan mengganggu (pembangunan)," kata Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/8).

Namun, tak semua daerah seperti Jakarta yang memiliki penghasilan lain dalam jumlah besar di luar APBD. Ada juga daerah yang hanya mengandalkan APBD sebagai motor penggerak perekonomian. Bagi daerah yang masuk kategori ini, mereka wajib segera membelanjakan anggaran yang ditransfer pemerintah pusat tersebut.

"Kalau ada daerah yang seperti itu dan penyerapan anggarannya lama, pasti akan sangat mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja," ucap mantan direktur Bank Dunia tersebut.

Karena itu, Sri menegaskan, tujuannya mengungkap data serapan anggaran daerah bukan untuk menyudutkan kepala daerah tertentu. Justru pemerintah pusat ingin dana yang sudah dirancang sejak awal tersebut dapat segera sampai ke masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika