REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menyambut baik rencana Pemerintah untuk memangkas anggaran Rp 133 triliun pada 2016 yang meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah. Dengan demikian, dapat menjaga defisit anggaran sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo menilai, upaya pemerintah untuk memangkas anggaran sebesar Rp 133 triliun di 2016 ini, sejalan dengan penerimaan negara yang tak sesuai harapan sebelumnya. Di mana dalam penerimaan pajak 2016 diperkirakan akan terjadi kekurangan dana (shortfall) lebih dari Rp 200 triliun.

"Penerimaan negara tidak sekuat yang dianggarkan, maka ada shortfall lebih dari Rp 200 triliun, maka diusahakan ada APBN perubahan ini lagi," ujar Agus DW Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (5/8).

Menurut Agus, langkah yang diambil pemerintah tersebut sebagai upaya untuk menjaga fiskal yang sehat. Hal tersebut juga sebagai langkah antisipasi pemerintah, terkait dengan masih adanya ketidakpastian dari kondisi global.

"Ini upaya untuk jaga fiskal yang sehat. Kondisi saat membahas APBN-P saat itu kan belum ada pengumuman brexit (Britain Exit) dan pengumuman penurunan pertumbuhan ekonomi dunia," kata Agus.

Menurut Agus, saat ini terjadi ketidakpastian di keuangan global akibat Brexit. Dimana berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Bank of England atau Bank Sentral Inggris menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2017 dikoreksi menjadi 0,8 persen dari sebelumnya 2,3 persen.

Kondisi ini, kata Agus, dikhawatirkan akan berdampak pada negara-negara lainnya. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami duga kalau ada brexit nanti berdampak ke pertumbuhan ekonomi, tentu dampak jangka menengah, itu mulai terlihat. Tapi kalau Indonesia sesuaikan anggaran kami anggap itu baik," ujarnya.

Baca juga: JK Nilai Pemangkasan Anggaran Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi

Ikuti Whatsapp Channel Republika