REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap tidak mendapatkan keuntungan politik apapun dalam perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 27 Juli silam. Padahal, pada saat ini, PDIP adalah partai penguasa lantaran sebagai partai pemenang Pemilu dan Pilpres 2014 silam.
PDIP bahkan dinilai tidak mampu mendesak Joko Widodo untuk menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo di DPR, yaitu mencopot Menteri BUMN, Rini Soemarno. ''Pekik lantaran PDI-P seolah dianggap angin lalu oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang kerap disebut petugas partai itu, tetap mempertahankan Rini Soemarno dan Sofyan Djalil. Dua nama yang dibidik Pansus Pelindo,'' kata Pengamat politik asal Universitas Nasional, Mohammad Hailuki, di Jakarta, Sabtu (6/8).
Tidak hanya itu, lanjut Hailuki, berdasarkan hasil resfhuffle kabinet yang dilakukan Jokowi tidak ada penambahkan kursi menteri untuk kader-kader PDI-P. Padahal, sebelumnya, sejumlah nama-nama kader PDI-P, seperti Maruarar Sirait, TB Hasanuddin, dan Rieke Diah Pitaloka, disebut-sebut bakal menduduki pos menteri.
''Praktis, partai berlambang banteng dengan tanduk tajam tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari reshuflle kabinet kali ini. Apakah tanduk banteng kini tumpul? Mungkin analogi itu terlalu berlebihan, tapi yang jelas hubungan antara Jokowi dan PDIP tampak agak merenggang,'' tutur Hailuki.
Lebih lanjut, Hailuki menambahkan, dari reshuffle kabinet kali ini, Jokowi justru terlihat makin dekat dengan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu bahkan mendapatkan satu jatah menteri, yaitu lewat masuknya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Hal ini pun tidak terlepas dari dukungan yang disampaikan Partai Golkar kepada pemerintah dan sekaligus deklarasi untuk mengusung Jokowi sebagai Capres di Pilpres 2019 mendatang.
''Golkar menyalip PDIP dalam sekejap, Setya Novanto (Ketua Umum DPP Partai Golkar) berhasil menerima ganjaran tambahan kursi kabinet yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika