REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (KP PSSI) tak membatasi kriteria keanggotaan mutlak sebagai bakal calon (balon) pemimpin federasi nasional.

Ketua KP PSSI, Agum Gumelar menerangkan, balon Ketua Umum PSSI dalam Kongres Biasa mendatang, hanya mensyaratkan perseorangan yang pernah melakukan pembinaan sepak bola.

Agum mengatakan, kondisi tersebut agar membuat pemilihan ketua umum federasi nasional mendatang beragam dan menyajikan alternatif bagi pemilih. "Tidak mutlak harus dari (seorang) yang pernah mengurus (PSSI)," terang dia, saat jumpa pers di kediamannya, di Jakarta, Jumat (12/8).

Agum menjelaskan pernyataannya tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri. Agum, memang pernah menjadi Ketua Umum PSSI selama satu periode rentang masa 1999 sampai 2003.

Padahal, jika menengok catatan, namanya tak pernah terlibat dalam kepengurusan badan induk sepak bola nasional tersebut. Agum, menjadi ketua umum federasi nasional dengan 'modal' jenderal purnawirawan bintang empat.

"Yang penting, (para calon) sudah pernah membina sepak bola selama lebih dari lima tahun," ujar dia.

Pengalaman membina sepak bola tersebut, membuka pintu pencalonan dari individu-individu yang umum. Ungkapan Agum tersebut, pun memberikan peluang bagi sejumlah calon ketua umum PSSI yang disorongkan dan sekaligus menimbulkan banyak perdebatan.

Sebut saja, di antaranya calon yang diusung oleh Kelompok 85 (K-85), yakni Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi. Pencalonan Edy sempat menjadi perdebatan dari kepengurusan PSSI lantaran statusnya bukan sebagai anggota federasi nasional.

Belakangan, juga muncul nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan, Moeldoko yang dikabarkan akan ikut meramaikan bursa pencalonan ketua umum dalam kongres mendatang.

Jenderal Purnawirawan Moeldoko, pun memang tak pernah tercatat sebagai anggota di federasi nasional. Nama mantan Menejer PSM Makassar Erwin Aksa pun berencana untuk ikut mencalonkan diri.