REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya. Sedangkan defisit APBN 2017 ditarget 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun.
"Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun," katanya dalam pidatonya pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun. Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
"Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB," katanya.
Ia menambahkan, secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas.
Di samping juga mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. "Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan rakyat, Pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama," katanya.
Presiden saat menutup pidatonya juga mengajak semua pihak untuk berjuang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, menjadi bangsa pemenang yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Baca juga: Jokowi Tegaskan APBN 2017 Ikuti Program Prioritas
Ikuti Whatsapp Channel Republika