REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Asian Network for Free Election (Anfrel), Damaso G Magbual, mengapresiasi transpransi proses dan hasil pemilu di Indonesia. Langkah tersebut, kata dia, telah menginspirasi negara-negara di dunia untuk melakukan hal serupa.
“Indonesia telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. KPU RI telah memublikasikan seluruh hasil pemilu kepada publik. Transparansi dalam pemilu adalah sangat esensial, sehingga publik bisa menerima hasil pemilu. Anda telah mempromosikan pemilu transparan kepada dunia,” kata Magbual pada acara Asian Electoral Stake Holder Forum (AESF) di Denpasar, Bali, Selasa (23/8).
Transparansi yang dimaksud Magbual, terutama adalah publikasi scan hasil penghitungan suara tingkat TPS (Formulir C1) secara online. Langkah ini membuat publik bisa mengakses hasil pemilu dari 500 ribu TPS di seluruh Indonesia. Trasparansi ini, selain membuat publik bisa mengetahui hasil pemilu, juga memicu partisipasi masyarakat memanfaatkan data itu untuk mengawasi hasil pemilu. Salah satunya adalah lewat gerakan crowdsourcing Kawal Pemilu, yang ternyata sanggup merekap hasil pemilu dari seluruh TPS, sehingga bisa menyodorkan data pembanding kepada publik.
“Indonesia telah melakukan transparansi yang sangat baik. Karena itu, setelah kami mempelajarinya, kemudian kami mengusulkan untuk diterapkan di negara kami. Dan, pada Pemilu 2016 beberapa bulan lalu, hasil pemilu dari seluruh TPS juga dipublikasikan secara online oleh KPU Filipina,” kata Magbual yang berasal dari Filipina.
AESF di Bali diikuti pegiat pemilu dari berbagai negara. Selain penyelenggara pemilu dan pegiat pemilu dari Asia, kegiatan tersebut juga diikuti delegasi dari Timur Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa Timur.
Kegiatan AESF yang untuk ketiga kalinya digelar (AESF pertama digelar di Bangkok, Thailand, pada 2012, AESF kedua di Dili, Timor Leste, pada 2014). AESF tahun ini digelar di Bali, dan merupakan hasil kerja sama KPU dengan Anfrel.
Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengatakan AESF merupakan kegiatan yang bertujuan untuk berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, dan bagaimana menghadapi tantangan pemilu. “Kegiatan ini mengambil tema transparansi dan integritas, karena kami yakin pemilu berkualitas perlu transparansi pada semua proses penyelenggaraannya. Dan, KPU telah membuktikan itu sejak Pemilu 2014 hingga pelaksanaan pilkada saat ini. Kami ingin membantu negara-negara lain melakukan hal yang sama,” katanya.
Juri mengatakan, AESF juga mendorong pemilu inklusif. Yaitu, menjadikan pemilu bukan hanya menjadi domain KPU dan Bawaslu, tapi mendorong keterlibatan nyata dari masyarakat sipil. Indonesia, kata dia, sudah membuktikan bahwa kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil, telah memberi kontribusi nyata dalam membangun legitimasi pemilu.
Direktur Eksekutif Anfrel, Ical Supriadi, mengatakan AESF merupakan satu-satunya forum di dunia di mana penyelenggara dan pegiat pemilu duduk bersama untuk membahas masalah-masalah pemilu. Dan, dia pun mengungkapkan bahwa negara-negara di berbagai belahan dunia memang sangat ingin belajar dari Indonesia. Selain dari sisi transparansi, dia mengatakan Indonesia juga sangat disegani dalam menangani electoral resolution dispute, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Karena itu, Pak Jimly Asshiddiqie, ketua DKPP, juga akan membagi pengalamannya dalam forum ini,” katanya.