REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mandala Institute menggelar Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Tax Amnesty di Saung Bilik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akhir pekan lalu. Pelatihan tersebut dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar Harahap, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) Dr Sutirna, dan Deputi Direktur BI Jabar, Dudi Dermawan Saputra.

Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan, pelatihan kewirausahaan ini sengaja digelar di tengah sulitnya warga masyarakat mencari kerja di kantoran ataupun di pabrik-pabrik. Apalagi, kata dia, jika masyarakat tak memiliki ijazah. "Kalau tak memiliki ijazah perusahan akan sulit menerima. Maka solusi terbaik adalah melirik ke wirausaha. Untuk paham kewirausahaan, maka diadakanlah pelatihan ini," ujar Anggota Dewan Dapil Jabar II ini dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Selasa (13/9).

Selain itu, kata Najib, para peserta pelatihan pun diberikan pemahaman sistem perpajakan dasar hingga gambaran tax amnesty atau pengampunan pajak. “Kendala yang dihadapi negara kita salah satunya masalah pajak. Pajak seolah tidak dapat dirasakan langsung masyarakat,” tegas Najib.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar Harahap menyambut baik pelatihan yang dilaksanakan Ahmad Najib melalui Mandala Institute ini. “BI sudah lama membina KUKM,” ujar lulusan SMA 8 Bandung ini.  Hendar berpesan kepada para peserta pelatihan bahwa jika ada uang yang sudah lusuh, lecek, asal uangnya asli, tukarkan ke bank Indonesia terdekat. "Jangan malu-malu," ujarnya.

Ahmad Najib Qodratullah, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan juga rasa bangganya kepada Deputi Gubernur BI tersebut. “Tidak semua kegiatan bisa dihadiri Deputi Gubernur BI, ini sungguh suatu kehormatan,” kata anggota DPR Fraksi PAN ini.

Dalam kesempatan tersebut,  Deputi Direktur BI Jabar Dudi Dermawan Saputra mengungkapkan, kebijakan BI terkait penguatan modal UMKM terbagi dalam dua kebijakan. Pertama, kata dia, kebijakan Demand Side, yakni kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable).

"Kedua, kebijakan supplys side, yaitu pengembangan kebijakan yang difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM," kata dia.

Sementara itu, Rektor Unsika Dr Sutirna mengatakan, pendidikan belum tentu menjamin untuk bisa keluar dari area pengangguran dan perbaikan hidup dan kehidupan (perubahan status ekonomi). Ia mengungkapkan, pengangguran terdidik semakin bertambah setiap tahunnya.

"Artinya lulusan berbagai sekolah/perguruan tinggi tidak seimbang dengan area kebutuhan pekerjaan. Maka jalan keluarnya mau tidak mau haruslah wirausaha," cetusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika